klasifikasi barang milik negara. Subdirektorat Pemeriksaan Paten. klasifikasi barang milik negara

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Mengingat : 1. KLASIFIKASI BARANG MILIK NEGARA MENURUT PERMENKEU : No. 0: 1:. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG VERIFIKASI, KLASIFIKASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH . 1. Subdirektorat Pemeriksaan Paten. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. tentang pengertian Barang Milik Negara (B MN), klasifikasi Barang Milik Negara, pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan aturan yang berlaku dan asas-asas pengelolaan BMN dan hak-hak pengolahan BMN. a. 06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/ atau Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120); dan b. Jakarta: Hariyono, T. Oleh : Administrator. 06/2014. tentang Klasifikasi dan Kodifikasi Barang Milik/Kekayaan Negara; 6. Sewa adalah salah satu bentuk pemanfaatan barang milik negara (BMN) yang didasarkan pada suatu perjanjian dengan pihak lain yang membayar tarif tertentu secara tunai. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK. Pembahasan 1. DJKN selaku Pengelola Barang memiliki peran penting dan sebagai aktor dalam pengelolaan barang rampasan negara. 1. Selasa,09/03/10) Menteri Keuangan menetapkan Peraturan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK. 2021/NO. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1084); 8. 2. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2). 06/2010. Tahun 2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indone sia Tahun 2020 Nomor 12 42 ); 5. Ak. 2. 06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan pengaturan perencanaan k:ebutuhan barang milik negara berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan dalam rangka meningkatkan kualitas Perencanaan. 83/PMK. 3. (3) Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal: a. Suatu Barang Milik Negara dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (Capitalization Thresholds), yaitu: * Barang Milik Negara berupa gedung dan bangunan yang nilainya Rp10. 06/2016 tentang Perubahan a tas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR. go. 06/2007 tentang tatacara penggunaan, pemanfaatan. Penggunaan; d. d. Barang berdasarkan cara memperolehnya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan. (3) Pengelola Barang Milik Negara dapat melimpahkan kewenangan dan. 06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/ atau Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120); dan b. . 2021. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Indonesia, Kementerian Keuangan. Parman No. Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya. PP 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) diundangkan pada 24 April 2014, mempunyai berbagai dimensi keuangan dan beberapa dimensi akuntansi yang perlu diketahui oleh entitas pelaporan LK pemerintahan. Pengurusan Barang Rampasan Negara dilakukan oleh Kejaksaan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional. 790 bidang. Kode aset diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. 1 ASET TETAP A. 05/2007 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Peraturan Direktur Jenderal . Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri. 1. 896). Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Perdirjen KN) Nomor 4/KN/2018 tentang Penilaian Sewa Barang Milik Negara mengatur pendekatan dan metode yang digunakan dalam penilaian sewa Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, sebagian tanah dan bangunan, serta keseluruhan tanah dan bangunan sebagai berikut. Pada saat ini karena adanya perkembangan lalu dikeluarkan Peraturan Menteri pada 2021 untuk mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah dikelola bedasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 sebagai basis pedoman pencatatan yang telah mengatur pengelolaan BMD mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan. barang milik lainnya (kode 13). neraca sesuai klasifikasi dalam bagan akun standar, diperlukan adanya pengaturan kembali terhadap penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara; c. Download. 06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, perlu menetapkan Tata Cara Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; b. 0199. 27/KP. Ikhtisar Jabtan ini adalah Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di. 06/2016 tentang. Kodefikasi adalah pemberian kode Barang Milik Negara sesuai dengan penggolongan masing-masing Barang Milik Negara Rujukan 1. Direktorat Keamanan dan Ketertiban. Yang dimaksud perolehan lainnya yang sah adalah meliputi: 1. dalam proses penomoran kodefikasi barang Definisi 1. 5. Sedangkan untuk realisasi. 33/PMK. 06 Tahun 2006 adalah tidak. Modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah. Kemudian yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah menurut Pasal 3 Nomor 19 Tahun 2016 meliputi : 1. 0: 6: 1. 00 2 Bangunan A. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang milik Negara/daerah 8. Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan PP. Tanah dan Bangunan Nomor Urut 1 1 Tanah A. 632458. Keputusan Menteri tentang penghapusan, dan/atau Berita Acara Serah Terima 9. com; Sen - Jum 08:00 s. . 2. b. • menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna barang mengusulkan bmn yang belum tercantum dalam lampiran pmk kepada menteri cq. Reupload Via : Barang Milik Negara dan/ atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara; 1. Namun demikian, saat Pemerintah menerapkan sistem akrual dalam pencatatan aset, terminologi ini menjadi tidak asing. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara atau BMN yang mulai berlaku sejak Senin (31/8/2020). Judul. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK. Pengantar. 588, :. Ketentuan umum pengelolaan Barang Milik Negara antara lain: a. Judul. Up. Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara. 00. 06/2018 disebutkan bahwa. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 291/KN/2020. bahwa untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar. Jumat, 13 Februari 2015 09:34 WIB Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97jPMK. Dalam pasal 1 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lain yang sah. 06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Sumber. Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan. Meminta kelengkapan data kepada pihak terkait sesuai dengan penugasan atasan; Menolak permintaan data yang tidak sesuai prosedur; Memberikan masukan. Begitu pula dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Untuk prosedur dalam pemindahtanganan BMN tercantum di PMK No. BARANG MILIK NEGARA – ASET LAIN-LAIN – PENGELOLAAN. Dari pengertian diatas, penulis mengelompokkan BMN menjadi 3 kelompok yaitu: BMN berupa Persediaan, BMN berupa Aset Tetap dan BMN berupa Aset Tidak Berwujud. 06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan BMN. Search. 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK. Kelompok Jabatan Fungsional. 7/PMK. 1. 02. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) - MEMAHAMI FILOSOFI PEROLEHAN BMN DALAM APLIKASI SIMAK BMN. Bagian Tata Usaha Keuangan. Bagaimana memilih kode aset dalam aplikasi, akan dijelaskan oleh Sumini, S. Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara; d. 2 Klasifikasi Tanah sebagai Barang Milik Daerah. Kode Barang. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. III. Dalam akuntansi pemerintahan, BMN merupakan bagian dari aset pemerintah. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 2. 27 tahun 2014 adalah didapatinya kenyataan bahwa PPNo. Subdirektorat Klasifikasi dan Penelusuran Paten. 10 Tanah juga tempat bermukim bagi umat manusia di. 06/2016 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Kode barang terdiri 10 (sepuluh) angka/digit yang terbagi dalam lima kelompok kode dengan susunan sebagai berikut : Satu Angka / digit pertama : menunjukkan kode Golongan. ABSTRAK: a. Indonesia mengenal istilahBerdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 246/PMK. • Objek : BMN berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan, baik itu. Klasifikasi Tanah Yang Belum Bersertifikat Rekapitulasi Belanja 526 Rekapitulasi Transfer Masuk Rekapitulasi. Buku Agenda 3. Subdirektorat Harmonisasi Bidang Moneter, Jasa Keuangan, Badan Usaha Milik Negara, dan Penanaman Modal. 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara: Bentuk: Peraturan Menteri Keuangan: Nomor: 165: Tahun: 2021: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 22 November 2021:. Diubah dengan : PMK No. STATUS PERATURAN. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah. yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola . Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. 83/PMK. Berdasarkan pengertian yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik. Pengelola barang berwenang (1) menetapkan Kebijakan BMN/BMD, berwenang (2) menetapkan Pedoman BMN/BMD dan (3) melaksanakan pengelolaan BMN/BMD. 5. id. Klasifikasi Tanah Yang Belum Bersertifikat Rekapitulasi Belanja 526 Rekapitulasi Transfer Masuk Rekapitulasi Transfer Keluar. Pendataan Arsip Aset adalah kegiatan pengumpulan data tentang jenis, jumlah, media, lokasi dan kondisi ruang. . Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Uraian Jabatan Di Universitas Dan Institut Teknologi. Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu,. 6/2021. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik mengenai BMN ke dalam golongan, bidang, kelompok, subkelompok dan sub-sub kelompok. Dengan membandingkan BMN dan barang publik di atas, terlihat bahwa pengertian masing-masing barang berbeda: BMN dilihat dari sumber perolehannya, sedangkan barang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK. Simbol Barang: Simbol barang adalah tanda pengenal barang berupa tanda-tanda pada barang milik Departemen Keuangan dengan mempergunakan angka, huruf atau gambar, agar mudah diketahui bahwa barang tersebut milik Departemen Keuangan. Pemanfaatan; 7 Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga. Overview. Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya. 1. 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009, diperlukan petunjuk pelaksanaan bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam menindaklanjuti hasil penertiban Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut: I. 1 Dalam hal ini status BMN dipandang dari sifat. 05/2019 tentang dalam proses penomoran kodefikasi barang Definisi 1. 06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan. Formula Sewa Tanah Kosong St = 3,33 % x (Lt x Nilai tanah) Keterangan: a. 57/PMK. lain yang relevan dengan tugas jabatan. Luas tanah dihitung berdasarkan. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK. Download. Label: Daftar Kode Klasifikasi Barang, Daftar Kode Klasifikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara, Inventaris, Inventaris Kekayaan Negara, Inventaris Milik Negara 2 komentar: Unknown 24 Juli 2020 pukul 00. Penatausahaan BMN diatur. 06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, sewa bertujuan untuk mengoptimalkan aset idle, mendapatkan. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH . Peraturan Pemerintah No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK. Menerima dan menyimpan barang milik negara; Dokumen 2. T. Pengadaan; c. KHH. Subdirektorat Pengelolaan dan Analisis Dokumen Perjalanan. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DALAM SISTEM. 2020 Hal 1 CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUNAN TA 2020. Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum.